Merajut Asa, Meraih Cita

Merajut Asa, Meraih Cita

Sore itu, seperti biasa, Dina bergelut dengan aneka rupa tugas domestik sambil mengeloni dua balitanya. Berharap suami segera pulang dan mengambil perannya untuk sejenak. Meski letih mendera, Dina mencoba bersemangat karena Sabtu besok ia terjadwal untuk mengikuti lokakarya menulis yang telah lama didambanya. Tiba-tiba gawai Dina berbunyi, sebuah pesan singkat dari sang suami masuk. “Ma, aku ndak makan di rumah. Masih rapat, pulang malam. Besok juga ternyata harus dinas ke Bogor,” begitu isinya. Dina lemas, dadanya terasa sesak. Untuk kesekian kalinya kantor sang suami mengadakan perjalanan dinas di akhir pekan. Tak terasa air mata Dina meleleh ketika jarinya mengetik pesan singkat ke panitia lokakarya: “Maaf, besok saya batal ikut ya.”

***

Kisah Dina sesungguhnya sangat jamak ditemukan di negeri ini. Seorang perempuan yang seolah tak memiliki pilihan selain urusan sumur, dapur, dan kasur. Meskipun begitu banyak potensi yang dimilikinya, Dina seakan sulit untuk bisa mengembangkan diri, menerapkan ilmu sarjana yang susah payah diraihnya selama empat tahun, dan ikut berkontribusi aktif di ruang publik.

Di negeri ini, pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan (care work) memang kerap disematkan pada pundak perempuan semata. ‘Care work’ dalam lingkungan rumah tangga dapat dipahami sebagai aktivitas pelayanan anggota keluarga, tidak hanya secara fisik namun juga kebutuhan psikis dan emosional. (International Labour Office/ILO, 2018). Pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang kerap diremehkan dan tak dipandang. Padahal, dalam suatu penelitian dikemukakan bahwa jika dikuantifikasi, maka seluruh pekerjaan domestik perempuan telah menyumbang USD 11 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi dunia setiap tahunnya. Sebuah kontribusi yang terlalu besar untuk diremehkan.

Ketimpangan peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah tidak hanya didukung oleh konstruksi gender di level individu, namun juga masif tertanam secara institusional di negeri ini. Secara individu, pandangan bahwa perempuan adalah pelayan laki-laki seolah tertanam sejak kecil, seiring pola pengasuhan keluarga yang juga bias gender. Pandangan ini membentuk budaya masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua dan terinstitusionalisasi dalam lembaga-lembaga formal yang juga tidak berkeadilan gender. Hasilnya, lahirlah kebijakan-kebijakan yang tidak sensitif gender dan menafikkan hak dasar perempuan dalam bersosialisasi, berkembang dan berdampak di ruang publik.

Bias Gender Memperburuk Kualitas Hidup Perempuan

Baik ibu bekerja maupun ibu rumah tangga, beban care work yang terfokus padanya kerap menimbulkan kecemasan yang mengganggu kualitas hidup perempuan. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) tahun 2012, Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN dengan tingkat bunuh diri tertingginya adalah perempuan, dengan rincian laki-laki sebesar 3,7 orang per 100.000 penduduk dan perempuan 4,9 orang per 100.000 penduduk.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa bunuh diri pada perempuan Indonesia umumnya terjadi pada ibu rumah tangga. (Tirto.id) Beberapa penyebab bunuh diri tersebut diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, tekanan sosial, dan kesulitan ekonomi. Tentu saja, beban care work yang berlebih sangat berpotensial untuk membuat ibu menjadi tidak bahagia dan menyulut ke beragam masalah pemicu bunuh diri di atas.

Pada konteks keluarga miskin, beban care work seorang perempuan bisa menyulut ke beragam masalah serius lainnya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan laporannya di tahun 2013 tentang dampak serius unpaid care work pada perempuan miskin. Doktrin masyarakat tentang peran care work perempuan telah berdampak pada buruknya kualitas kesehatan dan pendidikan perempuan. Pada keluarga miskin, anak laki-laki akan diprioritaskan untuk bersekolah dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih. Sementara itu, anak perempuan kerap putus sekolah dan diarahkan kepada aneka pekerjaan rumah tangga.

Negeri Ramah Perempuan

Mengingat begitu seriusnya dampak intensive unpaid care work terhadap kualitas hidup perempuan miskin, PBB mengkategorikannya sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Disini, negara harus hadir untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan. Laporan Sekjen PBB tahun 2013 telah dengan gamblang mencantumkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh negara untuk mekehidupan yang lebih sehat dan memberdayakan.

Di Indonesia sendiri, meskipun Kementerian yang khusus menangani isu-isu perempuan sudah didirikan selama bertahun-tahun, faktanya, hak dasar perempuan di negeri ini kerap terabaikan. Keterbatasan dana dan ketidakberdayaan Kementerian untuk meng-enforce kebijakan pengarusutamaan gender menjadikan langkah-langkah pemerintah seolah mandul. Bahkan, di tengah pandemi ini, lagi-lagi pemerintah menunjukkan bias gendernya dengan memprioritaskan pegawai perempuan untuk bekerja dari rumah agar bisa mendampingi anak belajar. Ini berarti, pemerintah tidak melihat pria/ayah memiliki tanggung jawab yang sama besarnya bagi pendidikan anak. Hasilnya, banyak ibu bekerja yang kewalahan karena harus mengambil segala peran di rumah, sebagai pekerja, pendidik, dsb. Baca Juga Ibu Bukan Superwoman.

Bandingkan dengan Swedia, misalnya. Negeri welfare state ini memiliki kebijakan keluarga (family policies) yang mendukung distribusi care work yang lebih merata antara suami dan istri. Hal ini ditempuh, diantaranya dengan memberikan cuti sebanyak 480 hari cuti keluarga/anak yang dapat diambil oleh ayah maupun ibu. (Kompas.id) Artinya, jika sebuah keluarga memiliki dua anak maka orangtuanya berhak mendapatkan 960 hari cuti, berbagi untuk ayah dan ibu. Bahkan, orang tua juga bisa menikmati cuti dengan tetap mendapatkan gaji (paid leave). Karena tanggung jawab care work tidak hanya disematkan kepada perempuan, maka dalam kondisi seorang perempuan melahirkan, anak sakit, atau hal keperluan keluarga lainnya, maka sang ayah juga diberikan hak cuti sama seperti halnya sang ibu. Kebijakan keluarga Swedia tersebut menyiratkan bahwa pemerintah tidak menganggap family care work sebagai beban ibu semata, melainkan juga ayah, bahkan juga menjadi tanggung jawab negara.

Telah terlalu lama negeri ini mengabaikan kemuliaan para perempuannya. Sudah saatnya negara membuktikan kepeduliannya terrhadap kaum perempuan lewat kebijakan yang konkret, bukan semata retorik. Dekonstruksi pemikiran yang dilakukan secara top-down level melalui kebijakan-kebijakan pro-keluarga akan membuka ruang bagi perempuan untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan pilihan, bukan karena keterpaksaan. Ibu bekerja, ibu rumah tangga, semua berhak untuk berdaya, secara bahagia.

#Writober2020
#RBMIPJakarta
#Asa

Notes: Alhamdulillah ini adalah bagian terakhir dari seri #Writober2020 tantangan dari RBMIP Jakarta. Dalam tantangan ini saya menulis sepuluh #pengalamanperempuan dengan berbagai latar belakang isu. Mulai dari isu kekerasan seksual, lingkungan, kesehatan reproduksi, beban kerja domestik/care work, perempuan dalam konflik, peran diplomasi perempuan, perjuangan meraih cita-cita, dsb. Semoga bermanfaat.

Referensi:

  1. International Labour Office. 2018. Care Work And Care Jobs For The Future Of Decent Work. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_633135.pdf (diakses tanggal 16 Juli 2020) <br>
  2. Scholastica Gerintya. 2017. Statistik Bunuh Diri dan Darurat Kesehatan Mental. https://tirto.id/statistik-bunuh-diri-dan-darurat-kesehatan-mental-ck1u (diakses tanggal 16 Juli 2020) <br>
  3. UN SG Special Report on Extreme Poverty and Human Rights, 2013
mamafahima
admin@yulianasamad.com
2 Comments
  • Helena
    Posted at 15:33h, 03 November Reply

    Peran ayah dalam keluarga kerap digaungkan dalam seminar-seminar yang saya ikuti namun belum masuk ke ranah UU yang mengikat lebih kuat. Bagaimana ya jika diterapkan UU seperti di Swedia?

    • mamafahima
      Posted at 09:56h, 05 November Reply

      Betuuul, Mbaa cikgu. Labor policies kita masih tidak pro family. Selama tdk menjadi kebijakan, maka segala hal akan menjadi retorik semata. Aku sih yes kalo family policies nya serupa Swedia 🙂

      Makasih lho sudah mampir, mba Helena! 🙂

Post A Comment